Pasal 6

(1) Dalam pemberian Preferensi Perdagangan Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),

Menteri menetapkan:

• sektor/subsektor Jasa;

• cara Perdagangan Jasa (modes of supply);

• bentuk pengurangan atau pengecualian atas

persyaratan terhadap penyedia Jasa dari Negara

Kurang Berkembang; dan/atau

• bentuk pengurangan atau pengecualian atas

pembatasan terhadap penyedia Jasa dari Negara Kurang Berkembang.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan atas rekomendasi dari menteri/kepala

lembaga pemerintah non kementerian terkait.

www.peraturan.go.id

2019, No.150 -5-