Pasal 2

(1) Pemerintah dapat memberikan Preferensi

Perdagangan secara unilateral kepada Negara Kurang

Berkembang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan dengan tetap

mengutamakan kepentingan nasional.

(2) Preferensi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

• Preferensi Perdagangan Barang; dan/atau

• Preferensi Perdagangan Jasa.