Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait

dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri, dan melampaui batas wilayah negara dengan

tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa

untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat

dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai,

digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau

pelaku usaha.

1. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk

pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau

pelaku usaha.

1. Preferensi Perdagangan adalah pemberian perlakuan

khusus dan berbeda di bidang Perdagangan.

1. Preferensi Perdagangan Barang adalah perlakuan khusus dan berbeda untuk Barang impor tertentu.

2. Preferensi Perdagangan Jasa adalah perlakuan khusus

dan berbeda terhadap penyedia Jasa.

1. Negara Kurang Berkembang adalah negara-negara di

dunia sebagaimana tercantum di dalam daftar negara kurang berkembang (least developed countries) yang

ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1. Negara Penerima adalah Negara Kurang Berkembang

yang menerima Preferensi Perdagangan.

1. Ketentuan Asal Barang adalah peraturan perundang-

undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk

menentukan negara asal Barang.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

www.peraturan.go.id

2019, No.150 -3-