Pasal 3

Selain Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan

untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

• pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin

usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis

tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:

www.peraturan.go.id

2022, No. 91 -7-

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

• penetapan harga patokan mineral bukan logam,

penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis

tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan

• pemberian rekomendasi atau persetujuan yang

berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.