Pasal 2

(1) Anggota Badan Pengarah Papua yang berasal dari

perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua diberikan hak keuangan dan fasilitas.

(2) Sekretaris Eksekutif dan Kepala Sekretariat Badan

Pengarah Papua diberikan hak keuangan berupa tambahan tunjangan kinerja.