Pasal 9

(1) Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada kementerian

dan lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara.

(2) Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada pemerintah

daerah provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), pendanaan pelaksanaan RANHAM

dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak

mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.