Pasal 7

(1) Pelaksanaan Aksi HAM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah

daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan

dengan mengikutsertakan masyarakat.

(2) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan

bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan

Aksi HAM sesuai dengan kewenangan masing-masing

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.