Pasal 5

(1) Panitia Nasional RANHAM sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 bertugas:

• merencanakan, mengoordinasikan, memantau,

dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah

provinsi dan kabupaten/kota;

• menyampaikan laporan capaian pelaksanaan

RANHAM di kementerian, lembaga, dan

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

kepada Presiden; dan

• mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan

RANHAM sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(2) Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Panitia Nasional RANHAM

dibantu oleh sekretariat.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan

2021, No.135 -5-

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia.

(4) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta sekretariat

Panitia Nasional RANHAM diatur dengan Peraturan

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang hukum dan hak asasi manusia.