Pasal 8

(1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dan

pembentukan Tim Terpadu kepada Bupati/Wali Kota

berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas,

kondisi geografis, sumber daya manusia, dan/atau

2022, No.87 -11-

pertimbangan lain.

(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan

Gubernur.

(3) Gubernur melaporkan pendelegasian kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri

dengan tembusan kepada Instansi yang Memerlukan

Tanah.

(4) Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) melaksanakan Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan yang terletak pada wilayah

kabupaten/kota setempat.

(5) Setelah menerima Keputusan Gubernur sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Bupati/Wali Kota dalam

jangka waktu 5 (lima) Hari membentuk Tim Terpadu.

(6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

terdiri atas:

• Sekretaris daerah kabupaten/kota atau pejabat

yang ditunjuk sebagai ketua;

• Pejabat yang membidangi urusan pengadaan

tanah di lingkungan Kantor Pertanahan setempat

sebagai anggota;

• Pejabat perangkat daerah kabupaten/kota yang

membidangi urusan pertanahan sebagai anggota;

• Pejabat pada badan yang membidangi urusan

pendapatan dan aset daerah kabupaten/kota

sebagai anggota;

• Pejabat yang membidangi urusan internal audit

di lingkungan pemerintah kabupaten/kota

sebagai anggota;

• Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat sebagai

anggota; dan

• Pihak terkait lainnya, apabila diperlukan sebagai

anggota.

(7) Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) sampai dengan ayat

(14) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tim

Terpadu yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.

2022, No.87 -12-

Bagian Ketiga

Validasi Pihak yang Berhak Menerima

Bantuan Dana Kerohiman