Pasal 6

(1) Dalam rangka Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan, Instansi yang Memerlukan Tanah

menyampaikan dokumen rencana Penanganan

Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada Gubernur.

(2) Dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan kepada Risalah Tim Peneliti Tanah

Musnah.

(3) Dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lama 5 (lima) Hari setelah Kepala

Kantor Pertanahan menyampaikan Risalah Tim

Peneliti Tanah Musnah kepada Instansi yang

Memerlukan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

2022, No.87 -8-

(4) Dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• maksud dan tujuan rencana pembangunan;

• prioritas pembangunan nasional atau daerah;

• luas tanah yang dibutuhkan;

• perkiraan jangka waktu pelaksanaan pemberian

bantuan Dana Kerohiman;

• perkiraan jangka waktu pelaksanaan

pembangunan;

• perkiraan nilai uang kerohiman; dan

• rencana penganggaran.