Pasal 3

(1) Lingkup Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

diselenggarakan untuk pelaksanaan pembangunan

bagi kepentingan umum berupa Proyek Strategis

Nasional dan Non Proyek Strategis Nasional.

(2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan proyek dan/atau program

yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang–undangan.

(3) Non Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diputuskan dalam rapat yang

dikoordinasikan oleh kementerian yang

menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian urusan kementerian dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang

perekonomian dengan melibatkan

kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah

Daerah.

2022, No.87 -6-