Pasal 2

Peraturan Presiden ini mengatur mengenai:

• lingkup Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;

• kriteria Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana

Kerohiman;

• pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan;

• pendanaan pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan; dan

• monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanganan

Dampak Sosial Kemasyarakatan.