Pasal 21

(1) Gubernur atau Bupati/Wali Kota melakukan

monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil

pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan kepada Menteri.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk juga penyelesaian

permasalahan hambatan (debottlenecking) dalam

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

(3) Dalam hal terdapat permasalahan hambatan

(debottlenecking) dalam Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan yang harus diselesaikan secara

lintas kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah,

Gubernur atau Bupati/Wali Kota menyampaikan

permasalahan hambatan (debottlenecking) dimaksud

kepada Menteri.

2022, No.87 -21-