Pasal 11

(1) Apabila Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana

Kerohiman keberatan terhadap daftar Pihak yang

Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pihak yang

Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman dapat

mengajukan keberatan kepada Ketua Tim Terpadu

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari

terhitung sejak daftar Pihak yang Berhak Menerima

2022, No.87 -14-

Bantuan Dana Kerohiman diumumkan.

(2) Ketua Tim Terpadu menugaskan satuan tugas

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan untuk

melakukan verifikasi terhadap keberatan yang

diajukan atas daftar Pihak yang Berhak Menerima

Bantuan Dana Kerohiman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7

(tujuh) Hari sejak jangka waktu pengajuan keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila keberatan atas daftar Pihak yang Berhak

Menerima Bantuan Dana Kerohiman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterima, Ketua Tim Terpadu

melakukan perbaikan terhadap daftar Pihak yang

Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman.

(4) Dalam hal terdapat perubahan terhadap daftar Pihak

yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berita

acara perubahan daftar Pihak yang Berhak Menerima

Bantuan Dana Kerohiman yang ditandatangani oleh

Ketua Tim Terpadu.

(5) Dalam hal keberatan atas daftar Pihak yang Berhak

Menerima Bantuan Dana Kerohiman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditolak, Ketua Tim Terpadu

menjelaskan alasan penolakan yang dituangkan

dalam berita acara penolakan keberatan.

(6) Berita acara penolakan keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pihak

yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman

yang mengajukan keberatan.

(7) Berita acara penolakan keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

(8) Penetapan berita acara perubahan daftar Pihak yang

Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan berita acara

penolakan keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak

jangka waktu verifikasi terhadap keberatan

2022, No.87 -15-

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(9) Berita acara perubahan daftar Pihak yang Berhak

Menerima Bantuan Dana Kerohiman dan berita acara

penolakan keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.