Pasal 20

(1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi

dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dibentuk tim Koordinasi dan Integrasi

Penyelenggaraan Transmigrasi.

(2) Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan

Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas tim nasional, tim provinsi, dan tim

kabupaten/kota.

(3) Tim nasional, tim provinsi, dan tim kabupaten/kota

ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi,

tugas, fungsi, hubungan dan tata kerja, serta pelaporan tim Koordinasi dan Integrasi

www.peraturan.go.id

2018, No.100 -9-

Penyelenggaraan Transmigrasi tingkat nasional,

provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan

Peraturan Menteri setelah dikonsultasikan secara

tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri.