Pasal 11

(1) Koordinasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi

dilakukan dengan cara:

• mengidentifikasi peran kementerian/lembaga

terkait, pemerintah daerah provinsi, dan

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pembangunan kawasan transmigrasi;

• melakukan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian dalam pembangunan kawasan

transmigrasi;

• membangun komunikasi, informasi dan edukasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah

www.peraturan.go.id

2018, No.100 -6-

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

dan

• melaksanakan bimbingan teknis dan bantuan

teknis pembangunan kawasan transmigrasi.

(2) Integrasi pembangunan kawasan transmigrasi

dilakukan antara kegiatan pembangunan fisik

kawasan transmigrasi dan penataan persebaran

penduduk di kawasan transmigrasi dengan pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan

daerah tertinggal.

Bagian Keempat

Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan

Transmigrasi