Pasal 40

(1) Berdasarkan pertimbangan kepentingan,

kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, serta luas

wilayah, Kapolri dapat membentuk satuan

organisasi kepolisian di bawah Polsek sesuai dengan

kebutuhan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan

satuan organisasi kepolisian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kapolri,

setelah mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara.

1. Ketentuan Pasal 54 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat

di antara ayat (3) dan ayat (4) yakni ayat (3a) serta

disisipkan 2 (dua) ayat di antara ayat (4) dan ayat (5)

yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 54 berbunyi

sebagai berikut: