Pasal 18

(1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a ditetapkan untuk

meningkatkan keterkaitan antarpusat pelayanan perbatasan negara serta menghubungkan pusat

pertumbuhan dengan pelabuhan atau pintu gerbang.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• jaringan jalur kereta api antarkota; dan
• jaringan jalur kereta api perkotaan.

www.peraturan.go.id

2018, No.98 -34-

(3) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan jalur jalur kereta api untuk menghubungkan:

• Bandar Tinggi – Kuala Tanjung; dan

• Banda Aceh –Lhokseumawe – Langsa – Besitang –

Medan – Tebing Tinggi – Kisaran – Rantau Prapat

– Duri – Pekanbaru.

(4) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

• Jaringan jalur kereta api akses ke Pelabuhan

Belawan; dan

• Jaringan jalur kereta api Medan Barat - Bandar

Khalifah Baru Lintas Medan – Araskabu –

Kualanamu.

(5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan untuk

memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi

kereta api melalui persambungan pelayanan dengan

moda transportasi lain.

(6) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) ditetapkan di:

• pusat pelayanan utama meliputi PKSN Lhokseumawe dan PKSN Medan;

• pusat pelayanan penyangga meliputi PKN Banda

Aceh dan Kota Sigli; dan

• pusat pelayanan pintu gerbang meliputi Kuala

Langsa dan Kuala Tanjung.

(7) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(8) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.