Pasal 17

(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan

untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan

terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Kawasan Perbatasan Negara dan

kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan

Negara dan Kawasan Pendukung.

www.peraturan.go.id

2018, No.98 -32-

(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;

• terminal; dan

• fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan

jalan.

(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

terdiri atas:

• terminal penumpang; dan

• terminal barang.

(5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a terdiri atas:

• terminal penumpang tipe A yang berfungsi

melayani kendaraan umum untuk angkutan

lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi, meliputi terminal yang berada di:

1. Kecamatan Banda Raya pada Kota Banda

Aceh;

1. Kecamatan Muara Dua pada Kota

Lhokseumawe;

1. Kecamatan Langsa Baro pada Kota Langsa; dan

2. Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan

Medan Tuntungan, dan Kecamatan Medan

Sunggal pada Kota Medan;

• terminal penumpang tipe B yang berfungsi

melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, meliputi terminal yang

berada di:

1. Kecamatan Meurah Dua pada Kabupaten

Pidie Jaya;

1. Kecamatan Jeumpa pada Kabupaten Bireuen;

www.peraturan.go.id

2018, No.98 -33-

1. Kecamatan Dewantara pada Kabupaten Aceh

Utara;

1. Kecamatan Banda Sakti pada Kota

Lhoukseumawe;

1. Kecamatan Medan Timur dan Kecamatan

Medan Polonia pada Kota Medan; dan

1. Kecamatan Lima Puluh pada Kabupaten

Batu Bara;

• terminal penumpang tipe C untuk melayani pusat

pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b yang berfungsi melayani kegiatan bongkar

dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi meliputi terminal

barang yang melayani:

• pusat pelayanan utama meliputi PKSN Sabang,

PKSN Lhokseumawe, dan PKSN Medan;

• pusat pelayanan penyangga meliputi PKN Banda Aceh dan Kota Sigli; dan

• pusat pelayanan pintu gerbang meliputi Lam Reh,

Kuala Langsa, dan Kuala Tanjung.

(7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.