Pasal 12

(1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan pusat kegiatan penyangga pusat pelayanan utama dan/atau

pintu gerbang dalam peningkatan pelayanan

pertahanan dan keamanan negara serta keterkaitan

antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan di:

• PKN Banda Aceh di Kota Banda Aceh; dan

• Kota Sigli di Kabupaten Pidie.

(3) PKN Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a memiliki fungsi sebagai:

• pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;

• pusat kegiatan pertahanan dan keamanan

negara;

• pusat pemerintahan;

• pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

• pusat perdagangan dan jasa skala internasional;

• pusat pengembangan minapolitan dan

agropolitan;

• pusat kegiatan industri pengolahan dan industri

jasa hasil perikanan;

• pusat kegiatan industri pengolahan dan industri

jasa hasil perkebunan;

• pusat promosi pariwisata dan komoditas

unggulan berbasis potensi lokal;

• pusat pelayanan sistem angkutan umum

penumpang dan angkutan barang;

• pusat pelayanan transportasi laut nasional; dan/atau

www.peraturan.go.id

2018, No.98 -26-

• pusat pelayanan transportasi udara internasional

dan nasional.

(4) Kota Sigli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b memiliki fungsi sebagai:

• pusat kegiatan pertahanan dan keamanan

negara;

• pusat pemerintahan;

• pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

• pusat perdagangan dan jasa skala regional;

• pusat pengembangan minapolitan dan

agropolitan;

• pusat kegiatan industri pengolahan dan industri

jasa hasil perikanan;

• pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;

• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan/atau

• pusat pelayanan transportasi laut nasional.