Pasal 26

(1) Kemudahan diberikan kepada perusahaan yang akan

melakukan pengusahaan pada Kawasan Pariwisata

Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2).

(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan

daerah.

www.peraturan.go.id

2016, No.108 -14-

(3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan

informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.