Pasal 20

(1) Badan Pelaksana wajib menyusun:

• Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan

Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana

www.peraturan.go.id

2016, No.108

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk

jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun (2016-2041);

• Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan 5

(lima) tahunan di Kawasan Pariwisata Danau Toba

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan

Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh

Badan Pelaksana melalui Menteri Pariwisata untuk

ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

selaku Ketua Dewan Pengarah paling lambat 3 (tiga)

bulan sejak Badan Pelaksana terbentuk.

(3) Untuk pertama kali Rencana Detail Pengembangan dan

Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun

untuk periode 2016-2019 dengan target kinerja

ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

selaku Ketua Dewan Pengarah.