Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana

dapat bekerja sama dengan badan usaha dan

lembaga/pihak terkait sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memiliki nilai strategis tertentu, kerja sama dimaksud

wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah melalui

Menteri Pariwisata.

(3) Tata cara pemberian persetujuan kerja sama dan

ketentuan mengenai nilai strategis tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

selaku Ketua Dewan Pengarah.