Pasal 22

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya melindungi Budi Daya Hewan Peliharaan dari persaingan usaha tidak sehat di antara pelaku pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk meningkatkan daya saing penyelenggara Budi Daya Hewan

Peliharaan, pemerintah kabupaten/kota melakukan:

• kemudahan dalam pemberian perizinan dan pendaftaran Budi Daya Hewan Peliharaan;
• penyediaan prasarana dan kemudahan memperoleh sarana budi daya;
• penyediaan informasi pasar dan promosi pemasaran hasil budi daya;
• pencegahan dari gangguan usaha berupa polusi, penyakit, dan keamanan;
• pemberian pendidikan dan pelatihan dan/atau penyuluhan; dan/atau
• pengutamaan penggunaan benih, bibit, bakalan dan bahan pakan produksi dalam negeri.