PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE
Pasal 1
Mengesahkan Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2011 di Hanoi, Vietnam yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.
Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3 2013, No.114
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2013
INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2013
,
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 4
www.djpp.kemenkumham.go.id
5 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 6
www.djpp.kemenkumham.go.id
7 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 8
www.djpp.kemenkumham.go.id
9 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 10
Terjemahan tidak resmi
Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “ASEAN” atau ”Negara-negara Anggota” atau secara sendiri-sendiri sebagai ”Negara Anggota”);
MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, yang ditujukan untuk memperkuat kerja sama di bidang jasa antar Negara-negara Anggota, menghapus pembatasan perdagangan jasa secara substantial antar Negara-negara Anggota dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi melebihi hal-hal yang telah dilakukan oleh Negara-negara Anggota berdasarkan Persetujuan Umum Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut sebagai ”GATS”) dari Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut sebagai ”WTO”),
MENGINGAT mengingat keputusan Para Pemimpin untuk membentuk Masyarakat ASEAN termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) yang dituangkan dalam Deklarasi ASEAN Concord II sebagaimana ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali, Indonesia;
MEMPERHATIKAN, deklarasi pada Cetak Biru AEC yang ditandatangani di Singapura pada tanggal 20 November 2007, yang bertujuan untuk mengubah ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, daerah ekonomi yang sangat kompetitif , wilayah pembangunan ekonomi yang adil dan wilayah yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi global;
MENIMBANG/MENGINGAT elemen utama untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi ASEAN termasuk unsur aliran bebas sector jasa di mana secara substansial tidak ada pembatasan kepada pemasok jasa ASEAN, dan target dan jadwal dari cetak biru AEC
MENGINGAT Pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN Kedua Belas yang meminta Negara- negara Anggota untuk memasuki negosiasi putaran kelima jasa keuangan yang dimulai pada tahun 2008 dan diakhiri pada tahun 2010;
TELAH melaksanakan dan menyelesaikan perundingan jasa keuangan sesuai dengan Pasal IV Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa dan telah menyelesaikan paket komitmen dalam putaran kelima negosiasi jasa keuangan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
11 2013, No.114
Negara-negara Anggota yang merupakan Anggota WTO wajib melanjutkan memperluas komitmen-komitmen spesifik mereka dalam kerangka GATS kepada Negara-negara Anggota ASEAN yang bukan Anggota WTO.
Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib membentuk suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa .
Lampiran-lampiran untuk protokol ini terdiri dari Konsolidasi Jadwal Komitmen Spesifik Masing-masing Negara Anggota (yang merupakan kompilasi Komitmen Horisontal dan Komitmen Spesifik Negara-negara Anggota dari GATS dan negosiasi pertama sampai kelima pada jasa keuangan) dan Daftar Pengecualian Perlakuan Nasional yang Setara (MFN)
Tunduk pada Konsolidasi Jadwal Komitmen Spesifik Jasa Keuangan setiap Negara Anggota dan Daftar Pengecualian MFN, Negara-negara Anggota wajib saling memberikan perlakuan istimewa berdasar pada MFN.
Protokol ini dan komitmen yang ditetapkan dalam lampiran akan berlaku 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal penandatanganan perjanjian protokol ini.
Negara-negara Anggota diwajibkan untuk menyelesaikan prosedur internal ratifikasi atau penerimaan berlakunya Protokol ini.
Setiap Negara Anggota wajib, setelah menyelesaikan prosedur internal ratifikasi atau penerimaan Protokol ini, memberitahukan Sekretariat ASEAN secara tertulis.
Apabila suatu Negara Anggota tidak dapat menyelesaikan prosedur internalnya untuk berlakunya Protokol ini dalam waktu 90 hari sejak tanggal penandatanganan perjanjian Protokol ini, hak dan kewajiban Negara Anggota tersebut berdasarkan Protokol ini akan dimulai pada hari pertama setelah tanggal pemberitahuan dibuat berdasarkan butir 7.
Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang akan segera menyampaikan salinan resmi yang telah disahkan kepada tiap Negara Anggota. Sekretaris Jenderal ASEAN juga akan segera menyampaikan pemberitahuan ratifikasi atau penerimaan yang dibuat sesuai dengan butir 7 kepada setiap Negara Anggota.
SEBAGAI BUKTI, penandatangan, diberi kuasa penuh untuk menandatangani oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk melaksanakan Paket Komitmen Kelima Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.
DIBUAT di Hanoi, Vietnam, tanggal 4 Mei 2011, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris.
Untuk Pemerintah Brunei Darussalam
ttd
Pehin Dato Abd Rahman Ibrahim Menteri Keuangan II pada Kantor Perdana Menteri
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 12
Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja
ttd
Vongsey Vissoth Sekretaris Jenderal, Kementerian Ekonomi dan Keuangan
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
ttd
Agus D.W. Martowardojo Menteri Keuangan
Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos
ttd
Somdy Douangdy Menteri Keuangan
Untuk Pemerintah Malaysia
ttd
Dato’ Seri Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah Menteri Keuangan II
Untuk Pemerintah Republik Uni Myanmar
ttd
U Hla Tun Menteri Koordinator
Untuk Pemerintah Republik Filipina
ttd
Cesar V. Purisima Menteri Keuangan
www.djpp.kemenkumham.go.id
13 2013, No.114
Untuk Pemerintah Republik Singapura
ttd
Peter Ong Boon Kwee Sekretaris Tetap Bidang Keuangan
Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand
ttd
Areepong Bhoocha-oom Sekretaris Tetap, Kementerian Keuangan
Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam
ttd
Vu Van Ninh Menteri Keuangan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 14
www.djpp.kemenkumham.go.id
15 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 16
www.djpp.kemenkumham.go.id
17 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 18
www.djpp.kemenkumham.go.id
19 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 20
www.djpp.kemenkumham.go.id
21 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 22
www.djpp.kemenkumham.go.id
23 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 24
www.djpp.kemenkumham.go.id
25 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 26
www.djpp.kemenkumham.go.id
27 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 28
www.djpp.kemenkumham.go.id
29 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 30
www.djpp.kemenkumham.go.id
31 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 32
www.djpp.kemenkumham.go.id
33 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 34
www.djpp.kemenkumham.go.id
35 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 36
www.djpp.kemenkumham.go.id
37 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 38
www.djpp.kemenkumham.go.id
39 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 40
www.djpp.kemenkumham.go.id
41 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 42
www.djpp.kemenkumham.go.id
43 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 44
www.djpp.kemenkumham.go.id
45 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 46
www.djpp.kemenkumham.go.id
47 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 48
www.djpp.kemenkumham.go.id
49 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 50
www.djpp.kemenkumham.go.id
51 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 52
www.djpp.kemenkumham.go.id
53 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 54
www.djpp.kemenkumham.go.id
55 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 56
www.djpp.kemenkumham.go.id
57 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 58
www.djpp.kemenkumham.go.id
59 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 60
www.djpp.kemenkumham.go.id
61 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 62
www.djpp.kemenkumham.go.id
63 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 64
www.djpp.kemenkumham.go.id
65 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 66
www.djpp.kemenkumham.go.id
67 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 68
www.djpp.kemenkumham.go.id
69 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 70
www.djpp.kemenkumham.go.id
71 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 72
www.djpp.kemenkumham.go.id
73 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 74
www.djpp.kemenkumham.go.id
75 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 76
www.djpp.kemenkumham.go.id
77 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 78
www.djpp.kemenkumham.go.id
79 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 80
www.djpp.kemenkumham.go.id
81 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 82
www.djpp.kemenkumham.go.id
83 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 84
www.djpp.kemenkumham.go.id
85 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 86
www.djpp.kemenkumham.go.id
87 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 88
www.djpp.kemenkumham.go.id
89 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 90
www.djpp.kemenkumham.go.id
91 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 92
www.djpp.kemenkumham.go.id
93 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 94
www.djpp.kemenkumham.go.id
95 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 96
www.djpp.kemenkumham.go.id
97 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 98
www.djpp.kemenkumham.go.id
99 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 100
www.djpp.kemenkumham.go.id
101 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 102
www.djpp.kemenkumham.go.id
103 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 104
www.djpp.kemenkumham.go.id
105 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 106
www.djpp.kemenkumham.go.id
107 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 108
www.djpp.kemenkumham.go.id
109 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 110
www.djpp.kemenkumham.go.id
111 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 112
www.djpp.kemenkumham.go.id
113 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 114
www.djpp.kemenkumham.go.id
115 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 116
www.djpp.kemenkumham.go.id
117 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 118
www.djpp.kemenkumham.go.id
119 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 120
www.djpp.kemenkumham.go.id
121 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 122
www.djpp.kemenkumham.go.id
123 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 124
www.djpp.kemenkumham.go.id
125 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 126
www.djpp.kemenkumham.go.id
127 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 128
www.djpp.kemenkumham.go.id
129 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 130
www.djpp.kemenkumham.go.id
131 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 132
www.djpp.kemenkumham.go.id
133 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 134
www.djpp.kemenkumham.go.id
135 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 136
www.djpp.kemenkumham.go.id
137 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 138
www.djpp.kemenkumham.go.id
139 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 140
www.djpp.kemenkumham.go.id
141 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 142
www.djpp.kemenkumham.go.id
143 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 144
www.djpp.kemenkumham.go.id
145 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 146
www.djpp.kemenkumham.go.id
147 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 148
www.djpp.kemenkumham.go.id
149 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 150
www.djpp.kemenkumham.go.id
151 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 152
www.djpp.kemenkumham.go.id
153 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 154
www.djpp.kemenkumham.go.id
155 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 156
www.djpp.kemenkumham.go.id
157 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 158
www.djpp.kemenkumham.go.id
159 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 160
www.djpp.kemenkumham.go.id
161 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 162
www.djpp.kemenkumham.go.id
163 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 164
www.djpp.kemenkumham.go.id
165 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 166
www.djpp.kemenkumham.go.id
167 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 168
www.djpp.kemenkumham.go.id
169 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 170
www.djpp.kemenkumham.go.id
171 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 172
www.djpp.kemenkumham.go.id
173 2013, No.114
www.djpp.kemenkumham.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 4 Mei 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara Anggota ASEAN;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;
- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.114 2
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Services (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 82);
