Pasal 61

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan

Presiden ini:

• Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah,

• Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat,

• Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

• Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(1a) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan

umum/badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2a) Dalam hal badan layanan umum/badan layanan umum daerah belum memiliki peraturan Pengadaan Barang/Jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah berpedoman pada Peraturan Presiden ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

32.Judul. ..

SK No 254804 A jdih.lkpp.go.id

K

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Judul Bagian Kelima pada BAB VIII PENGADAAN KHUSUS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat

(6), dan ayat (8) Pasal 63 diubah, dan di antara ayat (2) dan

ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga

Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: