Pasal 59
(1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
(2) Keadaan . . .
SK No 254806 A jdih.lkpp.go.id
an
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
=47
(2) Keadaan darurat meliputi:
bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana.
(3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat,
dan transisi darurat ke pemulihan.
(5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
(6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan
dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
(7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi
dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.
- Diantara...
SK No 254805 A jdih.lkpp.go.id
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) serta ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: