Pasal 33

(1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jaminan . . .

SK No 254822 A jdih.lkpp.go.id

&0 5

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

SGI =

(2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:

• Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna, atau

• dihapus.

(3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:

• untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
• untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.

(4) Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan

terintegrasi sebagai berikut:

• untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
• untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran.

(5) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah

terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga

Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: