Pasal 20

(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan

dengan berorientasi pada:

• keluaran atau hasil;
• volume Barang/jasa;
• ketersediaan Barang/jasa;
• kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
• ketersediaan anggaran belanja.

(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan

Barang/Jasa, dilarang:

• menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing- masing;
• menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan; ¢. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/atau
• memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

(3) Dalam . . .

SK No 254832 A jdih.lkpp.go.id

X

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan

Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

1. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut: