Pasal 19

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka

acuan kerja Barang/jasa menggunakan:

• “Produk Dalam Negeri;
• Produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia;
• Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
• Produk Ramah Lingkungan Hidup. (la) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka

acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

• komponen Barang/jasa;

suku cadang; bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau pog Barang/jasa dalam katalog elektronik.

(3) Pemenuhan . . .

SK No 254833 A jdih.lkpp.go.id

f

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pemenuhan penggunaan Produk sebagaima{la

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.

(4) Produk Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan Barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

1. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(3), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: