Pasal 7

(1) Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan

dilakukan melalui rekening Dana Kapitasi JKN

pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan

peserta JKN pada FKTP.

(3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak

digunakan seluruhnya pada tahun anggaran

berkenaan, Dana Kapitasi tersebut

diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam

pembayaran Dana Kapitasi tahun anggaran

berikutnya.

(4) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali

pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan

seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

ditetapkan dalam APBD tahun anggaran

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(5) Dalam hal APBD sudah ditetapkan, penganggaran

kembali pendapatan Dana Kapitasi yang tidak

digunakan seluruhnya pada tahun anggaran

berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan melalui perubahan peraturan kepala

daerah tentang penjabaran APBD.

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut: