Pasal 29

(1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a ditetapkan untuk

mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan

jalur wilayah nasional, Pulau Jawa, dan Provinsi Jawa

Barat.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus.

(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:

• jaringan jalur kereta api antarkota; dan

• jaringan jalur kereta api perkotaan.

(4) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

• jalur kereta api Bandung-Purwakarta-Cikampek- Jakarta;

• jalur kereta api Bandung-Sukabumi-Bogor;

• jalur kereta api Bandung-Tanjungsari-Kertajati- Cirebon;

• jalur kereta api Bandung-Tasikmalaya-Banjar-

Yogyakarta; dan

• rencana pengembangan jalur kereta api cepat

yang menghubungkan Jakarta-Bandung, yang

terintegrasi dengan rencana sistem jaringan kereta api yang ada di Kawasan Perkotaan

Cekungan Bandung.

(5) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

• jalur kereta api Kiaracondong-Ciwidey;

• jalur kereta api Leuwi Panjang-Gedebage- Jatinangor;

• jalur kereta api Leuwi Panjang-Cimahi- Padalarang-Walini;

• jalur kereta api Leuwi Panjang-Soreang;

• jalur kereta api Babakan Siliwangi-Leuwi Panjang;

• jalur kereta api Cimindi-Gedebage;

www.peraturan.go.id

2018, No.91 -32-

• jalur kereta api Martadinata-Banjaran;

• jalur kereta api Gedebage-Tegalluar-Majalaya; dan

• jalur kereta api Babakan Siliwangi-Lembang-

Maribaya.

(6) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dikembangkan berbasis rel

yang berada pada permukaan tanah, bawah tanah,

dan/atau di atas permukaan yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(7) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.