Pasal 3

(1) Renduk Keantariksaan 2016-2040 merupakan pedoman

nasional untuk penyelenggaraan keantariksaan.

(2) Renduk Keantariksaan 2016-2040 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai acuan bagi:

• menteri dan kepala lembaga pemerintah

nonkementerian dalam menetapkan kebijakan

sektoral yang terkait dengan penyelenggaraan

keantariksaan yang dituangkan dalam dokumen

rencana strategis di bidang tugas masing-masing

sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka

menengah nasional;

• gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan

daerah provinsi yang terkait dengan

penyelenggaraan keantariksaan; dan

• bupati/wali kota dalam penyusunan rencana

pembangunan daerah kabupaten/kota yang terkait

dengan penyelenggaraan keantariksaan.

(3) Kepala lembaga yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang penyelenggaraan keantariksaan

dalam menyusun rencana kerja pemerintah berdasarkan

Renduk Keantariksaan 2016-2040 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) melakukan sinkronisasi dan

koordinasi dengan menteri, kepala lembaga pemerintah

nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota terkait.