Pasal 25

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

Sertifikasi ISPO bagi Pelaku Usaha.

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Menteri, menteri, dan kepala lembaga sesuai

dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai

dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Pekebun meliputi penyiapan dan pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO.