Pasal 17

(1) Lembaga Sertifikasi ISPO yang tidak melakukan

penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1) dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

• teguran tertulis; atau

• dikeluarkan dari daftar kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perkebunan sebagai Lembaga Sertifikasi ISPO.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Lembaga Sertifikasi ISPO juga dapat

dikenai sanksi oleh KAN berupa pembekuan atau pencabutan sertifikat akreditasi sebagai Lembaga

Sertifikasi ISPO sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Bagian Kelima Pendanaan