Pasal 16

(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan publik di

bidang ekspor dan/atau impor, dilakukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian / lembaga. {2\ Harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengarah. Pasal l7 (i) Dewan Pengarah terdiri dari:

• Ketua : mente ri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
• Wakil Ketua Menteri;
• Anggota 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
2. menteri

PRES IDEN

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
3. menteri yang menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
4. menteri yang menyelenggarakan urLlsan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
8. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; t2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir; L4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
11. Gubernur Bank Indonesia.

(2) Ketua Dewan Pengarah dapat menetapkan anggota selain

yang dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Dewan Pengarah mempunyai tugas:

menetapkan kebijakan strategis terkait integrasi proses bisnis antar kementerian/lembaga;

• menetapkan

PRESIDEN

• menetapkan keputusan strategis terkait harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga di bidang ekspor dan/atau impor guna simplilikasi dan peningkatan efisiensi layanan publik; dan
• mengambil langkah penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas sektoral antar kementerian/lembaga.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Dewan Pengarah dapat melibatkan menteri terkait, kepala lembaga terkait, atau pihak lain.