Pasal 25

(1) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD

Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan

Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6

(enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan

RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) kepada ketua tim pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Bupati/wali kota selaku penanggung jawab

pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun.

www.peraturan.go.id

2022, No. 75 -19-