Pasal 23

(1) Bupati/wali kota sebagai penanggung jawab

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan

Pelayanan Kepemudaan di daerah kabupaten/kota

melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim koordinasi

kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan kepada gubernur paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi

kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan

Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh bupati/wali kota.