Pasal 22

(1) Gubernur sebagai penanggung jawab Koordinasi

Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan

Kepemudaan di daerah provinsi melaporkan hasil

pelaksanaan tugas tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan kepada

ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun.

(2) Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi provinsi

penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana

www.peraturan.go.id

2022, No. 75 -17-

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.