Pasal 19

(1) Tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan

pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tim yang

dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan

Pelayanan Kepemudaan di daerah kabupaten/kota.

(2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi,

serta personalia tim koordinasi kabupaten/kota

penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.

www.peraturan.go.id

2022, No. 75 -16-