Pasal 20

(1) Hubungan kerja internal tim koordinasi nasional

penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi,

harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program

masing-masing kementerian/lembaga dalam

penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

(2) Hubungan kerja antara tim koordinasi nasional

penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan

kepemudaan, dan tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bersifat

koordinatif dan konsultatif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.