Pasal 18

(1) Tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan

Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) huruf b merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi

Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan

Kepemudaan di daerah provinsi.

(2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi,

serta personalia tim koordinasi provinsi

penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Bagian Kelima

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan

Pelayanan Kepemudaan