Pasal 17

(1) Dalam hal diperlukan untuk membantu kelancaran

pelaksanaan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibentuk kelompok

kerja.

(2) Keanggotaan dan tugas kelompok kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Menteri selaku ketua tim pelaksana.

www.peraturan.go.id

2022, No. 75 -15-

Bagian Keempat

Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan