Pasal 13

Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas:

www.peraturan.go.id

---

2022, No. 75 -11-

• ketua : Menteri;

• anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang

pertahanan;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi manusia;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan, kebudayaan, ilmu

pengetahuan, dan teknologi;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang

kesehatan;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang

sosial;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang

ketenagakerjaan;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang

perindustrian;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang transportasi;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

www.peraturan.go.id

---

2022, No. 75 -12-

1. menteri yang meyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pertanian;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang

lingkungan hidup dan kehutanan;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang

pembangunan desa dan perdesaan,

pemberdayaan masyarakat desa,

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

perencanaan pembangunan

nasional;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang

koperasi dan usaha kecil dan menengah;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas

pemerintahan di bidang ekonomi

kreatif;

1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang

pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang

perlindungan anak;

1. kepala lembaga yang melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta

www.peraturan.go.id

---

2022, No. 75 -13-

invensi dan inovasi yang terintegrasi;

1. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

perpustakaan;

1. kepala lembaga yang melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang

kegiatan statistik;

1. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga

berencana;

1. kepala lembaga yang melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor

narkotika;

1. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

penanggulangan terorisme; dan

1. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pembinaan ideologi Pancasila.

Bagian Ketiga

Tugas