Pasal 10

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan

Pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi

penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

(2) Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan

Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan;

• tim koordinasi provinsi penyelenggaraan

pelayanan Kepemudaan; dan

• tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan

pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan

Kepemudaan