Pasal 7

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi

pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin

keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara

yang berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

huruf a berupa:

• penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara

untuk menjaga dan melindungi kedaulatan

negara dan keutuhan Wilayah Negara;

• pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung

kedaulatan dan keutuhan Wilayah Negara; dan

• pengembangan sistem pusat permukiman

Kawasan Perbatasan Negara sebagai pusat

pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Budi Daya

yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b berupa:

• pengembangan kawasan pertanian yang

didukung pengembangan industri pengolahan;

• pengembangan ekonomi kelautan yang berbasis

potensi lokal;

• pengembangan kawasan industri yang tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

• pengembangan sistem jaringan transportasi

untuk meningkatkan aksesibilitas antarpusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara dan

mendukung fungsi ekonomi wilayah, serta pertahanan dan keamanan negara; dan

• pengembangan prasarana energi, telekomunikasi,

dan sumber daya air untuk mendukung pusat permukiman dan Kawasan Budi Daya.

2020, No. 72 -14-

(3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi

lindung yang lestari sebagaimana dimaksud dalam

• pemertahanan kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

• pemertahanan kawasan perlindungan setempat;

• pemertahanan kawasan konservasi;

• pemertahanan kawasan lindung geologi;

• pemertahanan kawasan lindung lainnya; dan

• pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya

terbangun di kawasan rawan bencana.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara