Pasal 5

(1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan

perbatasan Negara di laut.

(2) Kawasan Perbatasan Negara di laut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial

Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi,

dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal

garis batas negara belum disepakati dengan Negara

Malaysia, Singapura, dan Vietnam, hingga garis pantai

termasuk kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil

laut dari garis pangkal.

(3) Selain Kawasan Perbatasan Negara di laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur kawasan

perkotaan di sekitar Kawasan Perbatasan Negara yang mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara atau

sebagai satu kesatuan sistem pengembangan wilayah,

yang selanjutnya disebut Kawasan Pendukung.

(4) Kawasan Perbatasan Negara di laut sebagaimana

dimasud pada ayat (2) meliputi:

• Provinsi Riau, terdiri atas:

1. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan

Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu,

Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan

Bangko, dan Kecamatan Sinaboi di

Kabupaten Rokan Hilir;

1. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang

Kampai di Kota Dumai;

1. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan

Rupat Utara, Kecamatan Rupat, Kecamatan

Bandar Laksamana, Kecamatan Bengkalis,

---

2020, No. 72 -11-

dan Kecamatan Bantan di Kabupaten

Bengkalis; dan

1. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan

Tasik Putri Puyu, Kecamatan Pulaumerbau,

Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan

Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Rangsang

di Kabupaten Kepulauan Meranti;

• Provinsi Kepulauan Riau, terdiri atas:

1. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi

Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing,

Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun,

Kecamatan Buru, Kecamatan Belat, dan

Kecamatan Moro di Kabupaten Karimun;

1. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan

Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan

Bengkong, Kecamatan Batam Kota, dan

Kecamatan Nongsa di Kota Batam;

1. 4 (empat) kecamatan yang meliputi

Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok

Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Pesisir di Kabupaten

Bintan;

1. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan

Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur,

Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan

Siantan Utara, Kecamatan Siantan, dan

Kecamatan Palmatak di Kabupaten

Kepulauan Anambas; dan

1. 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi

Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur

Laut, Kecamatan Bunguran Timur,

Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga,

---

2020, No. 72 -12-

Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan

Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur di Kabupaten Natuna;

• Laut Teritorial di Selat Malaka, Selat Main, Selat

Singapura, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara;

• Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Malaka, Laut

Natuna, dan Laut Natuna Utara; dan

• Landas Kontinen di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.

(5) Kawasan Pendukung sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) meliputi:

• 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan

Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan

Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Bukit Kapur di Kota Dumai; dan

• 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Sei

Beduk di Kota Batam.

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara