Pasal 7

Dalam hal terdapat lokasi pembangunan, rehabilitasi, atau

renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, sekolah yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan madrasah

negeri selain tercantum dalam Lampiran Peraturan

Presiden ini, penetapan lokasi ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai arahan Presiden.