Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero) menyusun rencana pembangunan dan

pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di

Kalimantan Barat yang meliputi:

• dokumen perjanjian konsesi;

• dokumen kelayakan (teknis, ekonomi, dan finansial);

• desain teknis; dan

• dokumen lingkungan.

(2) Dalam rangka penyiapan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengadaan

konsultan melalui penunjukan langsung oleh PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero).

(3) Rencana pembangunan dan pengoperasian Terminal

Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat

www.peraturan.go.id

2017, No.81 -4-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

kepada Menteri Perhubungan dalam waktu paling lama 3

(tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini

diundangkan untuk mendapat persetujuan.

(4) Menteri Perhubungan memberikan persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak diterimanya dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan

benar.