Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Perhubungan:

• menetapkan lingkup pembangunan, pengembangan

dan pengoperasian serta pentahapan pembangunan

Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan

Barat yang diajukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero);

• menetapkan izin pembangunan dan izin

pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak

di Kalimantan Barat;

• melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

teknis serta melakukan evaluasi atas pembangunan

dan pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan

Pontianak di Kalimantan Barat yang dilakukan oleh

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); dan

• menetapkan pemberian konsesi dari Penyelenggara

Pelabuhan kepada PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero).

(2) Penetapan izin dan konsesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan

setelah diterimanya seluruh dokumen yang

www.peraturan.go.id

2017, No.81

dipersyaratkan secara lengkap dan benar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.